Penganiayaan Anak Oleh Brimob Di Maluku, Dinilai Langgar UU HAM

Kasus penganiayaan anak oleh oknum Brimob di Maluku dinilai melanggar UU HAM, pemerintah desak penyelidikan transparan dan tegas.

Dugaan penganiayaan terhadap seorang anak oleh oknum Brimob di Maluku memantik perhatian luas. Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan tindak kekerasan, tetapi juga dinilai berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berlaku di Indonesia. Sejumlah pihak mendesak agar peristiwa tersebut diusut secara transparan dan akuntabel. Penanganan yang profesional dianggap penting untuk menjamin perlindungan hak anak sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Lalu bagaimana kronologi kejadian dan apa saja aspek hukum yang menjadi sorotan? Berikut ulasan lengkapnya hanya di Berita Analisis Kriminal.

Wamen HAM Tindakan Brimob Bentuk Pelanggaran HAM

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto menilai tindakan oknum Brimob yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia di Tual Maluku sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin hak hidup setiap warga negara serta tidak sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi sejak 1998. Menurutnya setiap bentuk kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa, terlebih melibatkan anak di bawah umur merupakan persoalan yang tidak bisa ditoleransi dalam negara hukum.

Dalam keterangannya di Jakarta, Mugiyanto menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan menyatakan empatinya atas duka yang dirasakan. Ia menyayangkan masih terjadinya tindakan kekerasan fatal yang melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Ia menekankan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga mencederai prinsip dasar perlindungan hak hidup dan rasa aman warga negara. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap aparat bertindak secara profesional, proporsional, serta menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Desakan Penyelidikan Transparan Dan Tuntas

Kementerian Hak Asasi Manusia mendesak agar proses penyelidikan atas kasus tersebut dilakukan secara terbuka, independen, dan menyeluruh. Langkah itu dinilai krusial untuk menjamin akuntabilitas institusi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Ia menekankan apabila pelaku terbukti bersalah berdasarkan alat bukti dan putusan pengadilan, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dijatuhi hukuman yang tegas dan adil tanpa pandang bulu.

Selain aspek penindakan pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan korban dan keluarganya memperoleh hak atas keadilan dan pemulihan yang layak. Pemulihan tersebut tidak hanya mencakup kompensasi atau restitusi, tetapi juga pendampingan serta jaminan agar hak-hak keluarga korban dihormati sepenuhnya. Dalam perspektif HAM, pemenuhan hak korban merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara ketika terjadi dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pemulihan harus berjalan beriringan demi memastikan prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud.

Baca Juga: Mengejutkan Kasus Kakek Pedagang Mainan Cabuli Puluhan Siswi SD di Deli Serdang!

Reformasi Internal Dan Tanggung Jawab Institusi

Wamen HAM juga menyinggung pentingnya reformasi berkelanjutan di tubuh kepolisian. Menurutnya profesionalisme aparat harus selaras dengan prinsip penghormatan terhadap HAM. Ia mengingatkan bahwa semboyan polisi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui perilaku aparat yang humanis dan akuntabel. Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi terhadap pola pengamanan di lapangan. Pendekatan yang berlebihan berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang luas.

Kronologi Insiden Di Tual Dan Maluku Tenggara

Kasus ini bermula ketika personel Brimob melaksanakan patroli cipta kondisi pada Kamis (19/2) dini hari. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan kendaraan taktis dengan menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sekitar pukul 02.00 WIT tim patroli bergerak dari kawasan Kompleks Mangga Dua Langgur, menuju Desa Fiditan setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan aksi pemukulan di sekitar area Tete Pancing. Pergeseran lokasi itu dilakukan sebagai respons cepat atas laporan warga yang meminta kehadiran aparat untuk mengamankan situasi.

Sesampainya di lokasi, aparat turun dari kendaraan untuk melakukan pengamanan dan pengecekan situasi di lapangan. Dalam kondisi yang disebut masih dinamis, seorang anggota berinisial MS diduga mengayunkan helm taktikal yang dibawanya sebagai bentuk isyarat atau upaya menghentikan laju kendaraan yang melintas. Namun, helm tersebut mengenai pelipis kanan seorang remaja berinisial AT (14) yang tengah mengendarai sepeda motor, sehingga korban kehilangan kendali dan terjatuh dalam posisi telungkup di jalan. Insiden itulah yang kemudian berujung pada peristiwa tragis dan menjadi sorotan luas publik.

Proses Hukum Dan Pasal Yang Dikenakan

Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun untuk mendapat perawatan medis. Namun pada pukul 13.00 WIT, pelajar madrasah tsanawiyah tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kepolisian Resor Tual kemudian menetapkan Bripda MS sebagai tersangka. Statusnya dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka setelah proses penyelidikan berkembang ke tahap penyidikan.

Tersangka dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga disangkakan, dengan ancaman hingga tujuh tahun penjara.

Sumber Informasi Gambar: